Presiden: Jangan Hanya Janji di Atas Kertas

Bogor: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak yang sudah menyatakan komitmennya dalam pembangunan nasional memenuhi komitmen tersebut. Bukan hanya sekadar janji di atas kertas. Hal itu disampaikan Presiden saat membuka rapat kerja pemerintah di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (21/2).
Rapat kerja membahas program percepatan pembangunan ekonomi Indonesia yang akan dituangkan dalam dokumen dan disahkan beberapa bulan mendatang. "Rencana induk nanti, dokumen utama saya yang tandatangani, dokumen pelaksanaan saya harap ditandatangani gubernur, menteri, dan investor utama. Jangan ada investor yang ingkar janji. Dengan demikian betul-betul bisa dilaksanakan," tegas Presiden.
Terkait pembahasan dan rencana implementasi program percepatan pembangunan ekonomi Indonesia, Kepala Negara meminta agar momentum pembuatan dan pelaksanaan program betul-betul dimanfaatkan oleh semua pihak. Dengan begitu perluasan pembangunan ekonomi bisa tercapai.
Selain itu, dalam rencana induk juga terdapat sejumlah rencana proyek dengan biaya besar dalam jangka panjang dan menengah. Presiden meminta semua pihak tidak terburu-buru hendak memetik manfaat karena manfaat proyek tersebut baru bisa dirasakan lima hingga 10 tahun mendatang.
"Jangan harap bisa dipanen dalam satu hingga dua tahun. Ada yang bisa dipanen dalam lima tahun, tapi ada yang 10 tahun mendatang. Meski dipanen bukan pada era kita, tapi ini semua bisa dimulai dari sekarang," kata Presiden.
Menurut Presiden, rencana induk bisa saja mengalami modifikasi dan perubahan. Namun perubahan harus mengarah pada keberhasilan pencapaian target sehingga dirasakan oleh masyarakat.
Presiden Yudhoyono juga mengingatkan agar pemerintah daerah aktif memastikan proyek investasi terutama di bidang infrastruktur. Ini untuk menciptakan lapangan kerja yang besar sehingga angkatan kerja bisa terserap, khususnya mengutamakan tenaga kerja lokal.
Presiden juga meminta pimpinan daerah mensinergikan rencana kerja di daerah dengan program pemerintah pusat. "Saya tahu gubernur dan walikota serta bupati mempunyai anggaran untuk rencana. Namun pastikan rencana itu bisa disinergikan dengan rencana nasional percepatan pembangunan. Rencana ini sebagian besar menggunakan dana non-APBN jadi tidak menganggu APBN dan APBD," tegasnya.

0 komentar:

Posting Komentar